Tingkatkan Layanan, Kelurahan Mayangan Andalkan Inovasi Kesaktian Gaman untuk Percepat Pengurusan Akta Kematian

Salah satu peristiwa kependudukan yang penting namun sering dilupakan oleh masyarakat atau penduduk dalam kepengurusan dokumennya adalah kepengurusan surat keterangan kematian guna mengurus akta kematian.

Rendahnya minat masyarakat dalam mengurus surat keterangan kematian dan akta kematian disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dari surat keterangan kematian itu sendiri dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pembuatan surat keterangan kematian maupun akta kematian.

Kematian seseorang merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum akan tetapi akibatnya diatur oleh hukum. Akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan perwalian. Dan untuk adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukanregulasi mengenai peristiwa kematian tersebut. Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan untuk pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual. Kenyataan menunjukan akibat tidak terekamnya data kependudukan berkaitan dengan catatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, misalnya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLMS) yang masih menggunakan data kadaluarsa karena data penerima tidak faktual. Hal yang sama dapat terjadi juga dengan Data Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu dan dengan bantuan sosial lainnya.

Untuk menghindari tumpang tindih data kependudukan, maka penduduk harus mengikuti administrasi kependudukan yang penting dan harus dimiliki oleh setiap warga negara yang tinggal di Indonesia salah satunya yaitu akta kelahiran dan akta kematian, dan untuk membuat akta kematian diperlukan surat keterangan kematian yang didapat dari kantor kelurahan.